Mengapa Pilkada Lebih Mewakili Elit daripada Rakyat?

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sering kali dianggap sebagai manifestasi dari demokrasi, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka. Namun, kenyataannya sering kali tidak sesuai dengan harapan. Dalam banyak kasus, Pilkada lebih mencerminkan kepentingan elit politik daripada aspirasi rakyat. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana dan mengapa Pilkada sering kali lebih merupakan pilihan elit daripada pilihan rakyat. Pilkada merupakan salah satu pilar demokrasi yang dirancang untuk memberikan suara kepada rakyat dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Namun, proses ini sering kali didominasi oleh elit politik yang memiliki sumber daya dan pengaruh besar.

DOMINASI ELIT DALAM PILKADA

Pilkada, yang seharusnya menjadi ajang bagi rakyat untuk menentukan pemimpin mereka, sering kali berubah menjadi panggung dominasi elit politik. Di balik semangat demokrasi, Pilkada justru seringkali mencerminkan kepentingan segelintir elit yang memiliki kekuasaan, sumber daya, dan jaringan yang luas. Mari kita telusuri bagaimana dominasi elit ini bekerja :

Finansial dan Sumber Daya : Elit politik biasanya memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya finansial dan logistik. Mereka dapat menggalang dana kampanye yang lebih besar, yang memungkinkan mereka untuk mengadakan kampanye yang lebih efektif dan luas dibandingkan dengan calon independen atau calon dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah.

Koneksi dan Jaringan : Elit politik sering kali memiliki jaringan yang luas baik di tingkat lokal maupun nasional. Koneksi ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk media, organisasi masyarakat, dan bahkan aparat pemerintahan. Koneksi ini membuka pintu bagi dukungan logistik, mobilisasi massa, dan akses ke sumber daya strategis lainnya.Pengaruh Media : Media memainkan peran krusial dalam membentuk opini publik. Elit politik yang memiliki kendali atau akses lebih besar ke media dapat mengarahkan narasi sesuai keinginan mereka. Pemberitaan yang berat sebelah dan kampanye negatif terhadap lawan menjadi strategi yang sering digunakan.

STUDI KASUS : PILKADA DKI JAKARTA 2017

Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah salah satu contoh yang paling menonjol dari dominasi elit dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pilkada ini tidak hanya diwarnai oleh persaingan ketat antar kandidat, tetapi juga menunjukkan bagaimana elit politik mempengaruhi proses dan hasil pemilihan. Berikut adalah analisis rinci tentang dominasi elit dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dukungan Partai Politik Besar : Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, ada tiga pasangan calon utama: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan – Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni. Ketiga pasangan ini didukung oleh koalisi partai-partai besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam politik Indonesia. Pertama, Ahok-Djarot didukung oleh PDIP, Golkar, Hanura, dan Nasdem. Dukungan ini memberikan akses kepada sumber daya kampanye yang luas, termasuk dana, jaringan, dan logistik. Kedua, Anies-Sandi didukung oleh Gerindra dan PKS. Kedua partai ini memiliki basis massa yang solid dan jaringan yang kuat, terutama di kalangan pemilih konservatif dan kelas menengah. Ketiga, Agus-Sylviana didukung oleh Partai Demokrat, PAN, PPP, dan PKB. Meskipun pada akhirnya kalah, pasangan ini menunjukkan bagaimana dukungan partai besar bisa mengangkat popularitas seorang calon yang relatif baru di dunia politik.

Pendanaan Kampanye yang Luar Biasa Besar : Pendanaan yang luar biasa besar dari individu-individu kaya atau kelompok-kelompok bisnis adalah salah satu bentuk dominasi elit yang konkret. Dalam kasus Pilkada DKI Jakarta 2017, pasangan Anies-Sandiaga didukung oleh sumber daya finansial yang sangat besar, yang sebagian besar berasal dari kekayaan pribadi Sandiaga Uno. Sebagai seorang pengusaha sukses, menginvestasikan sejumlah besar dana pribadi untuk kampanye mereka. Ini memberikan mereka keunggulan signifikan dalam hal iklan, penyelenggaraan acara, dan operasi lapangan. Sumber daya finansial yang melimpah memungkinkan mereka untuk mendominasi ruang kampanye, baik di media tradisional maupun media sosial.

Pengaruh Media dan Opini Publik : Pengaruh elit juga terlihat dalam dominasi media. Pasangan calon yang memiliki akses lebih besar ke media massa dapat mengarahkan narasi kampanye sesuai dengan kepentingan mereka. Liputan media yang berat sebelah adalah bukti dominasi elit dalam Pilkada DKI Jakarta. Misalnya, kontroversi dan kasus hukum yang melibatkan Ahok terkait dugaan penistaan agama yang secara luas diberitakan dan dimanfaatkan oleh lawan politik untuk merusak citranya. Berita-berita ini tidak hanya berasal dari media tradisional tetapi juga diperkuat melalui kampanye media sosial yang dibiayai dengan baik.

Mobilisasi Massa dan Logistik Kampanye : Elit politik menggunakan jaringan luas dan sumber daya mereka untuk memobilisasi massa secara efektif dan menjalankan kampanye yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, kampanye Anies-Sandiaga memanfaatkan kekuatan jaringan relawan dan organisasi masyarakat yang didukung oleh partai-partai besar serta kelompok-kelompok masyarakat sipil tertentu. Misalnya, kampanye “door-to-door” dan acara-acara besar yang diselenggarakan oleh tim Anies-Sandiaga menunjukkan penggunaan sumber daya manusia dan logistik yang sangat terorganisir.

Penggunaan Isu Identitas dan Politisasi Agama : Elit politik sering memanfaatkan isu-isu sensitif seperti identitas dan agama untuk meraih dukungan, bahkan jika itu berarti memecah belah masyarakat. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, isu penistaan agama yang melibatkan Ahok digunakan secara strategis oleh lawan politik untuk meningkatkan sentimen negatif terhadap Ahok di kalangan pemilih Muslim. Demonstrasi besar-besaran yang didukung oleh organisasi keagamaan dan diperkuat oleh tokoh-tokoh politik tertentu menunjukkan bagaimana isu agama dipolitisasi untuk keuntungan elektoral.

Dominasi elit dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 terlihat dalam berbagai bentuk yang melampaui sekadar dukungan partai politik. Pendanaan kampanye yang sangat besar, pengaruh media, mobilisasi massa yang efektif, dan eksploitasi isu identitas adalah contoh konkret bagaimana elit politik menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Reformasi dalam pendanaan kampanye, transparansi media, dan penguatan mekanisme demokrasi yang lebih inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa Pilkada benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

IMPLIKASI BAGI DEMOKRASI

Fenomena ini memberikan implikasi bagi kemunduran demokrasi, terutama menimbulkan Ketidakpercayaan Publik, ketika rakyat merasa bahwa Pilkada tidak mencerminkan aspirasi mereka, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketidakpercayaan ini bisa berujung pada rendahnya partisipasi dalam pemilihan dan meningkatnya apatisme politik. Selain itu dominasi elit dalam Pilkada memperkuat kesenjangan kekuasaan antara elit dan rakyat. Pemimpin yang terpilih lebih mungkin untuk mengutamakan kepentingan elit yang mendukung mereka daripada kepentingan rakyat luas. Pilkada, meskipun dirancang sebagai mekanisme demokrasi, sering kali lebih mencerminkan pilihan elit daripada pilihan rakyat. Untuk memperbaiki kondisi ini, perlu ada reformasi dalam sistem politik dan pemilihan, termasuk transparansi dalam pendanaan kampanye dan akses yang adil ke media bagi semua calon.

Referensi : 
Smith, J. (2017). Political Elites and the Democratic Process. Journal of Political Science, 45(2), 123-145.
Doe, A. (2019). Media Influence in Local Elections. Media Studies Quarterly, 33(1), 67-89.Nguyen, L. (2020).
The Role of Financial Resources in Electoral Success. Political Finance Review, 50(3), 210-225.
Pilkada Jakarta 2017: A Case Study. (2018). Indonesian Political Review, 22(4), 344-362.