Tidak Hanya Penjual Es Teh, Ratusan Juta Orang terus Dihina di Indonesia

Bangun pagi ditemani kemarahan netizen sebenarnya bukan hal langka bagi warga Indonesia. Ini kejadian rutin. Dan pagi ini, kemarahan itu dipicu oleh ulah salah satu utusan Presiden yang berkata kasar pada seorang penjual es teh, yang kemudian direspon dengan gelak tawa olehnya dan banyak orang yang mengikuti ceramahnya. Nurani publik tentu terusik, karena toh penjual es teh (dan juga pedagang kaki lima lainnya) adalah simbol upaya rakyat kecil untuk terus bertahan hidup dalam himpitan ekonomi yang terus menerus terjadi. Mereka juga adalah simbol krisis: krisis kebijakan, krisis kepemimpinan, dan tentu saja krisis penghormatan.

Sebenarnya apa yang dialami oleh penjual es teh tadi, juga dialami oleh ratusan juta orang lain yang ada di Indonesia. Penghinaan tersebut jelas terlihat dari ketimpangan ekonomi yang dialami oleh Indonesia hari ini, yang penyebabnya adalah kegagalan negara dalam mendesain ekonomi agar inklusif (dapat diakses semua orang) dan merata. Negara yang sejatinya hadir untuk menegakkan keadilan, memastikan sumber daya terbagi secara merata ke seluruh masyarakat, malah terkesan membiarkan segelintir orang untuk menguasainya. Mari kita lihat statistik:

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta orang, atau sekitar 9,36% dari total populasi. Namun, BPS tidak secara spesifik merilis data mengenai jumlah penduduk yang masuk dalam kategori “rentan miskin” atau “terancam miskin”. Penduduk rentan miskin umumnya didefinisikan sebagai mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dan berisiko jatuh ke dalam kemiskinan akibat guncangan ekonomi, bencana alam, atau faktor lainnya. Meskipun tidak ada angka resmi, berbagai studi dan laporan menunjukkan bahwa proporsi penduduk rentan miskin di Indonesia cukup signifikan.

Laporan Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan harta 100 juta penduduk termiskin. Data ini diambil dari laporan Credit Suisse yang menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional, sementara 10% teratas menguasai 75,7% kekayaan nasional.

Ketimpangan ekonomi di Indonesia juga tampak dari distribusi tabungan di perbankan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar dana simpanan perbankan dikuasai oleh segelintir individu. Menurut analisis CNBC Indonesia pada Agustus 2023, sekitar 53% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan, yang mencapai Rp8.049 triliun, dimiliki oleh hanya 0,02% populasi Indonesia, atau sekitar 54 ribu orang. Rata-rata simpanan per orang dalam kelompok ini mencapai Rp98 miliar. 

Sebaliknya, sekitar 63,05% populasi, atau sekitar 170 juta orang, hanya menguasai sekitar Rp1.007 triliun dari total DPK, dengan rata-rata simpanan per orang kurang dari Rp6 juta.  Data dari Katadata pada September 2022 juga menunjukkan bahwa lebih dari 50% dana simpanan perbankan dimiliki oleh nasabah dengan saldo di atas Rp5 miliar, meskipun kelompok ini hanya mencakup 0,03% dari total rekening. Sementara itu, 98,7% rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta hanya menguasai 12,8% dari total dana simpanan.

Ketimpangan ini mencerminkan konsentrasi kekayaan yang tinggi di Indonesia, di mana sebagian besar aset finansial dikuasai oleh segelintir individu, sementara mayoritas penduduk memiliki simpanan yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan inklusi keuangan, ketimpangan dalam hal tabungan dan kekayaan masih menjadi tantangan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Ini bukan hanya statistik; ini adalah realitas pahit yang mengungkapkan bagaimana sistem ekonomi kita memberi keuntungan besar kepada minoritas, sementara mayoritas hanya mendapat remah-remah.

Lalu kelas menengah, yang sering disebut sebagai pilar stabilitas ekonomi, kini berada dalam posisi rentan. Data menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah turun dari 57 juta orang pada 2019 menjadi 47 juta pada 2024. Ironisnya, kelompok “calon kelas menengah” yang hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan, justru bertambah menjadi 144 juta orang. Mereka berada dalam bahaya besar untuk jatuh ke kemiskinan jika terjadi guncangan ekonomi, seperti pandemi atau inflasi tinggi. Penurunan jumlah kelas menengah ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan yang semakin lebar, tetapi juga kegagalan kebijakan ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan inklusif.

Mengapa ketimpangan ini terjadi?

Jawabannya adalah karena pemerintah lebih mempriorotaskan ekonomi yang berbasis padat modal (Capital Intensive), ketimbang ekonomi yang berbasis padat pekerja (Labor Intensive). Belum lagi banyak kelas pekerja di Indonesia yang hidup dengan upah subsisten (nyaris tidak cukup untuk keperluan utama sehari-hari).

Ekonomi Indonesia beberapa tahun belakangan ditopang oleh sektor ekstraksi sumber daya alam yaitu sektor pertambangan. Sektor pertambangan cenderung menggunakan modal besar, akan tetapi kebutuhan tenaga kerja relatif kecil. Ini terjadi karena sektor ini dirancang untuk efisiensi produksi. Sektor inilah yang menjadi andalan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, kontribusi besar terhadap ekonomi nasional tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja yang signifikan.

Sektor pertambangan Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pada tahun 2023, sektor mineral dan batu bara menyumbang 2000an triliun rupiah, atau sekitar 10% dari total PDB Indonesia yang mencapai 20.000an triliun rupiah. Namun, sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif kecil. Data menunjukkan, bahwa mereka yang bekerja di sektor ini hanya sekitar 1,2 juta orang. Dengan populasi Indonesia sekitar 270 juta jiwa, pekerja di sektor pertambangan hanya mewakili sekitar 1 per 270 orang. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pertambangan berkontribusi besar terhadap PDB, tetapi proporsi tenaga kerja yang diserap relatif kecil dibandingkan dengan total populasi Indonesia.

Penutup

Jika kita letakkan dalam konteks Pemilu 2024, rakyat kecil seperti tukang es teh pasti menjadi target utama janji politik. Para calon pejabat akan menyanjung mereka sebagai “pahlawan ekonomi,” sementara kebijakan pasca-pemilu cenderung tetap terfokus pada proyek-proyek besar yang minim menyerap tenaga kerja atau membantu ekonomi rakyat kecil.

Ketika seorang pejabat menghina mereka dengan kata-kata kasar, penghinaan itu sesungguhnya mencerminkan sikap sistemik para penguasa terhadap rakyatnya. Bagaimana tidak? Pemerintah terus mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang impresif di atas kertas, tetapi tidak pernah benar-benar memberikan ruang bagi rakyat kecil untuk menikmati hasil pembangunan. Ketergantungan pada sektor kapital intensif seperti pertambangan dan perkebunan skala besar menunjukkan betapa sempitnya visi pembangunan yang akhirnya melahirkan ketimpangan yang sangat parah.

Tukang es teh dalam video viral tersebut hanyalah simbol kecil dari rakyat kecil yang setiap hari menghadapi perlakuan tidak adil. Di luar itu, ada ratusan juta rakyat Indonesia terus berjibaku dalam himpitan ekonomi, sementara kebijakan ekonomi yang dirancang oleh negara hanya membuat segelintir orang semakin kaya raya. Bukankah ini sebuah penghinaan? Jika kita marah melihat video penjual es teh tadi, harusnya kita lebih marah lagi ketika melihat kondisi ketimpangan ekonomi hari ini.

*Ferdiansyah Rivai, Akademisi FISIP Universitas Sriwijaya & Pengamat Sosial Politik Sumatera Selatan.

Sumber Foto : X / @warungsastra