Jauh Dari Akar Masalah: Tak Ada Kebijakan Ekonomi dan Perombakan Kabinet di Pidato Presiden

Negeri ini seperti rumah tua yang retak di banyak sisi. Pemiliknya sibuk mengecat dinding agar tampak indah, padahal fondasi sudah keropos. Retakan demi retakan tidak lagi bisa ditutupi, sampai suatu hari angin kencang datang dan membuat atapnya hampir runtuh. Begitulah Indonesia pekan ini. Keputusan DPR menaikkan tunjangan hunian hingga Rp50 juta per bulan adalah cat retak yang memperlihatkan jurang antara elite dan rakyat. Lalu, tragedi kematian Affan Kurniawan—pengemudi ojek online berusia 21 tahun—menjadi angin kencang itu. Ia bukan sekadar kecelakaan, melainkan simbol dari rakyat kecil yang sudah terlalu lama menanggung beban, namun justru jadi korban saat bersuara. Presiden pun berpidato: menyampaikan belasungkawa, mencabut tunjangan DPR, memerintahkan aparat menjaga stabilitas. Semua langkah itu ibarat ember air yang disiramkan pada api di permukaan. Sayangnya, bara di dalam tungku tidak pernah benar-benar dipadamkan.

Ketimpangan Ekonomi: Jurang yang Menganga

Mari kita lihat angka-angka yang menjadi wajah luka sosial kita. Indeks Gini Indonesia masih bertahan di kisaran 0,349–0,36 (World Bank, 2024). Angka ini artinya jurang kaya–miskin tetap menganga. Empat orang terkaya negeri ini memiliki harta lebih banyak daripada gabungan 100 juta warga termiskin (Oxfam, 2023). Di sisi lain, sepuluh juta anak muda kini masuk kategori NEET—Not in Employment, Education, or Training-. Mereka adalah generasi yang terhenti: tidak sekolah, tidak bekerja, tidak pula mendapat pelatihan. Sektor manufaktur, yang dahulu menjadi mesin penciptaan kelas menengah, kini justru mundur. Kontribusinya terhadap PDB turun dari 32% pada 2002 menjadi hanya 19% di 2024. Pabrik tekstil dan garmen gulung tikar, puluhan ribu buruh di-PHK. Pertumbuhan ekonomi memang tercatat, tetapi datang dari sektor tambang dan smelter nikel yang padat modal. Industri ekstraktif ini menumbuhkan angka, tapi hampir tidak menciptakan pekerjaan. Inilah ironi kita: ekonomi tumbuh, rakyat tetap menganggur. Sebuah jobless growth.

Mengapa Rakyat Marah?

Ilmuwan politik Ted Robert Gurr dalam Why Men Rebel (1970) menyebut konsep Relative Deprivation. Menurutnya, tanpa kemiskinan pun rakyat bisa marah, jika terjadi kondisi saat harapan tidak sejalan dengan kenyataan. Di Indonesia hari ini angka kemiskinan sangat tinggi, sementara di media sosial mereka melihat aksi-aksi pamer kekayaan -tidak hanya- dari para influencer dan konglomerat, tapi juga dari para pejabat pemerintah yang diharap bisa menyelesaikan persoalan mereka. Mereka berharap hidup layak, tapi harga pangan naik 3,7% pada Juli 2025 (BPS). Mereka berharap pekerjaan bermartabat, tetapi mayoritas pekerjaan baru bersifat informal, berupah rendah, dan tidak stabil. Mereka berharap keadilan, tapi justru melihat elite menambah privilese di saat rakyat menjerit.

Selain itu, Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968) mengingatkan tentang Hipotesa Jurang (Gap Hypothesis): instabilitas muncul ketika aspirasi rakyat tumbuh lebih cepat dibanding kemampuan institusi politik menyalurkannya. Generasi muda kini lebih terdidik, melek teknologi, dan kritis. Mereka ingin partisipasi dan transparansi. Namun, kanal politik macet: parlemen sibuk dengan fasilitas, partai sibuk dengan koalisi, dan birokrasi sibuk dengan formalitas. Maka, jalanan menjadi panggung utama.

Pidato Presiden: Jauh dari Akar Masalah

Dalam pidato terakhirnya, Presiden memang menyentuh soal keamanan, stabilitas, dan belasungkawa. Tunjangan DPR dicabut, aparat diperintahkan menjaga ketertiban. Langkah konkret pencabutan tunjangan DPR dan dialog publik adalah reaktif dan simbolik—langkah penting untuk meredam krisis legitimasi. Namun, tidak ada sinyal kebijakan struktural terhadap ketimpangan ekonomi sistemik, tak ada satu pun kata tentang reindustrialisasi padat karya. Tak ada rencana tentang redistribusi kekayaan. Tak ada sinyal perombakan kabinet menjadi lebih meritokratik. Pidato itu seperti obat penenang: menenangkan sejenak, tetapi tidak menyembuhkan penyakit. Publik butuh jawaban struktural, bukan sekadar simbolik.

Belajar dari Dunia

Sejumlah negara pernah keluar dari masalah yang saat ini dialami Indonesia. Mereka mampu menciptakan lapangan kerja massal dalam waktu relatif singkat. Vietnam melalui kebijakan Đổi Mới (1986) membuka investasi asing dan fokus pada industri padat karya. Dalam 15 tahun, lebih dari sepuluh juta pekerjaan manufaktur tercipta. Bangladesh bertaruh pada industri garmen, yang kini menyerap empat juta pekerja langsung. India pada awal 2000-an fokus pada sektor IT dan BPO, menciptakan jutaan pekerjaan formal untuk anak muda. Bahkan Ethiopia, dengan segala keterbatasannya, berhasil membangun kawasan industri sepatu dan tekstil yang menyerap puluhan ribu pekerja dalam waktu lima tahun.

Pemerintah sering menjawab persoalan pengangguran dengan pelatihan keterampilan atau reskilling. Namun, apa gunanya reskilling bila tidak ada industri yang menyerap tenaga kerja baru? Lulusan-lulusan Balai Latihan Kerja hanya akan menambah daftar pengangguran terdidik. Masalah kita bukan semata kekurangan keterampilan, melainkan sempitnya permintaan tenaga kerja akibat struktur ekonomi yang timpang. Dengan kata lain, reskilling tanpa penciptaan lapangan kerja nyata hanyalah kebijakan kosmetik.

Apa yang harus dilakukan ?

Oleh karena itu, dalam momen ini setidaknya pemerintah harus melakukan 2 hal. Pertama, merombak Kabinet berdasarkan Sistem Meritokrasi. Kabinet saat ini terlalu sarat kompromi politik. Banyak kementerian ekonomi ditempati karena jatah koalisi, bukan kapasitas. Padahal, krisis seperti ini butuh teknokrat dengan rekam jejak, bukan politisi yang pandai lobi. Presiden harus berani menata ulang: memilih menteri berdasarkan kemampuan, integritas, dan visi, bukan hanya loyalitas. Kedua, paket Kebijakan Ekonomi Anti-Ketimpangan. Pemerintah harus meluncurkan paket kebijakan ekonomi khusus. Jangka pendek: stabilisasi harga pangan, memperluas bantuan sosial bersyarat (PKH, KIP), dan moratorium tunjangan elite.

Jangka menengah: insentif fiskal untuk industri padat karya, program green jobs di energi terbarukan dan agroindustri, serta pajak progresif bagi mereka yang super kaya. Terkait pajak ini, pemerintah tampaknya masih ragu-ragu. Padahal hampir sebagian besar orang ini mendapatkan kekayaannya yang super dari ekstraksi sumber daya alam, yang artinya bisnis mereka sebenarnya tanpa banyak nilai tambah dan juga butuh izin khusus dari pemerintah. Harusnya pemerintah lebih berani dengan kalangan 1% ini. Ketimbang berhadap-hadapan dengan masyarakat luas, lebih baik pemerintah memaksa kelas ini untuk mendistribusikan kekayaannya.

Jangka panjang: menyelenggarakan pendidikan yang serius (mulai dari kesejahteraan SDM hingga fasilitas). Juga pendidikan vokasional yang selaras dengan industri. Database sosial tunggal untuk bantuan, dan forum tripartit permanen (pemerintah–serikat–pengusaha). Muara dari kebijakan ini adalah terciptanya lapangan pekerjaan dengan kelas pekerja yang memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Tidak lagi hidup subsisten, mampu mengatasi persoalan sehari-hari: perumahan, kesehatan, dan pangan dengan upah yang layak. Serta, di kemudian hari memiliki jaminan hari tua. Orientasi pertumbuhan harus digeser. Kita tidak bisa terus bergantung pada sektor ekstraktif padat modal. Indonesia perlu membangkitkan kembali manufaktur padat karya, memperkuat agroindustri, dan mengembangkan sektor jasa modern yang menyerap tenaga kerja.

Menyentuh Akar Masalah

Gelombang protes pekan ini adalah alarm keras. Ia bukan sekadar soal tunjangan DPR, tetapi tentang ketimpangan yang akut, jobless growth, dan institusi yang kehilangan kepercayaan publik. Presiden boleh saja memadamkan api sesaat dengan pidato simbolik dan pengerahan aparat. Tetapi bila tidak segera ada langkah struktural—meritokrasi kabinet, paket kebijakan anti-ketimpangan, penciptaan lapangan kerja massal—maka bara ini akan tetap menyala di bawah permukaan. Seorang pemimpin sejati bukan hanya pemadam kebakaran, tetapi penyembuh luka. Dan luka bangsa ini jelas: jurang antara elite dan rakyat yang kian melebar. Yang kita butuhkan adalah Presiden yang berani peka terhadap akar masalah, bukan hanya sibuk menjaga citra di permukaan.

*Ferdiansyah Rivai, Akademisi FISIP Universitas Sriwijaya & Pengamat Sosial Politik Sumatera Selatan.