Membangun Legitimasi Negara melalui Kebijakan Kenaikan Gaji Guru
Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kesejahteraan para pendidiknya, yaitu guru. Di Indonesia, banyak guru masih menghadapi tantangan terkait gaji dan tunjangan yang memadai. Dalam konteks ini, kebijakan kenaikan gaji guru tidak hanya menjadi isu finansial, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk meningkatkan legitimasi di mata masyarakat.
Legitimasi negara mengacu pada penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Beetham, 1991). Ketika masyarakat merasa bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, legitimasi tersebut akan terbangun dengan kuat (Lipset, 1960). Kebijakan kenaikan gaji guru sangat relevan dengan legitimasi legal-rasional menurut (Weber, 1947, 1978), karena berlandaskan pada sistem hukum yang berlaku dan prosedur yang telah ditetapkan, seperti pada sistem pemerintahan modern dan demokrasi.
Selain itu, kebijakan ini melibatkan struktur birokrasi yang terorganisir (H.H. Gerth & Mills, 1948) dan menunjukkan respons yang baik terhadap kebutuhan sosial. Semua elemen ini berkontribusi pada penguatan legitimasi pemerintah di mata masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan di mana pemerintahan dianggap sah dan dapat diandalkan. Sistem pemerintahan yang sah adalah sistem yang berlandaskan pada otoritas, di mana orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya mengakui haknya untuk mengambil keputusan (Hague & Harrop, 2004). Dengan menaikkan gaji guru, pemerintah menunjukkan komitmen terhadap pendidikan dan kesejahteraan sosial, yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang berkuasa.
Kenaikan gaji guru sebagai bagian dari kebijakan pendidikan strategis juga berfungsi untuk menciptakan dukungan publik terhadap pemerintah (Adamson et al., 2016). Isu ini telah disampaikan sejak awal sebagai janji politik oleh Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hasim Djojohadikusumo, saat deklarasi Prabowo-Gibran di Tapos, Depok, pada 29 Oktober 2023 (Akmal, 2023). Dengan ditepatinya janji kampanye Prabowo tersebut, masyarakat diharapkan akan lebih berempati kepada pemerintah, terutama karena hampir semua kalangan sepakat bahwa perlu ada kebijakan konkret yang dapat meningkatkan kesejahteraan guru, terutama dengan maraknya berita tentang kriminalisasi guru belakangan ini.
Upaya pemerintah untuk menepati janji kampanye ini dapat membangun persepsi publik bahwa Presiden Prabowo adalah sosok yang menepati janji dan dapat dipercaya. Melalui peningkatan kesejahteraan guru, pemerintah berupaya menunjukkan komitmennya dalam menghargai peran penting pendidikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Ozturk, 2008). Dalam konteks kebijakan kenaikan gaji guru, legitimasi juga dapat dipahami sebagai hasil dari kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat (Dahrendorf, 1958). Dengan meningkatkan gaji guru, pemerintah berupaya menunjukkan keseriusannya dalam memenuhi tuntutan penting di sektor pendidikan, yang berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintah.
Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan kinerja guru, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan memberikan kompensasi yang adil kepada para pendidik yang sering bekerja dalam kondisi yang sulit, pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan antara profesi guru dan profesi lainnya serta memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi mereka dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan gaji guru memiliki implikasi yang signifikan terhadap legitimasi negara, tidak hanya dalam konteks pendidikan, tetapi juga dalam kerangka pemerintahan yang responsif dan akuntabel.
*Ibrayoga Rizki Perdana, Mahasiswa Magister Politik & Pemerintahan Universitas Gadjah Mada