Pilkada Minim Wacana
“Kalau udah dekat Pilkada, jangan khawatir sama kejahatan seperti begal di jalan sepi sekalipun, sebab banyak yang bakal ngawasin jalan.,” kira-kira begitulah candaan untuk menyebutkan banyaknya jumlah spanduk dan baliho yang terdapat di berbagai daerah menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 27 November nanti. Spanduk dan baliho menyebabkan polusi visual yang nyata di berbagai daerah, lebih jauh dari itu alat peraga kampanye tersebut juga tentu hanya akan menyebabkan sampah dan sifatnya tidak berkelanjutan pasca Pilkada nanti. Namun kritik utama terhadap banyaknya spanduk dan baliho para bakal calon pada tulisan ini ada pada absennya gagasan yang diusung para bakal calon yang akan bertarung di Pilkada. Mayoritas spanduk dan baliho yang digunakan oleh para bakal calon hanya menampilkan wajah dan nama, serta sedikit slogan dengan bumbu-bumbu nama keluarga (jika berasal dari keluarga terentu) tanpa adanya gagasan yang akan dibawa jika terpilih. Kondisi ini justru merugikan masyarakat karena pengenalan calon hanya sebatas pada sosok bukan pada ide atau gagasan yang dibawa oleh calon tersebut.
Hal ini terjadi dari tahun ke tahun, sehingga menimbulkan PR besar bagi demokrasi kita, yakni pertarungan di Pemilu baik Pileg hingga Pilkada hanya berkutat pada seberapa mampu calon mengenalkan diri ke masyarakat, salah satunya yakni dengan sebanyak-banyaknya memasang spanduk dan baliho di berbagai sudut kota. Persoalannya, calon akhirnya merasa tidak perlu memiliki agenda dan gagasan yang harus disampaikan kepada masyarakat sehingga semakin banyak calon yang jauh dari kata kompeten untuk maju di dalam ajang Pilkada. Hanya dengan mengandalkan kemampuan ekonomi untuk memasang sejumlah besar spanduk dan baliho di seluruh penjuru kota, mayoritas calon para elite dan konglomerat dapat dengan mudah mendapatkan atensi dari masyarakat, hal ini menyambung dari tulisan di Polrev.id sebelumnya terkait Pilkada mewakili elite. Lebih jauh, Pilkada bukan hanya mewakili elite, namun elite yang maju juga tidak merasa perlu membawa ide atau gagasan di dalam proses demokrasi atau kampanye yang mereka jalani.
Padahal gagasan ini penting untuk memahami karakter calon yang akan dipilih, terlebih untuk wilayah perkotaan yang memiliki persoalan yang sangat kompleks seperti kemacetan, banjir, tata ruang, kemiskinan, hingga ketimpangan. Masih jernih di ingatan, bagaimana seorang Babah Alun panggilan untuk …. seorang pengusaha jalan tol yang mengusulkan pembangunan fly over sebagai solusi kemacetan di DKI Jakarta. Padahal masyarakat Jakarta pun sudah sangat menyadari bahwa kebutuhan mendesak untuk persoalan kemacetan adalah transportasi publik yang layak sehingga pernyataan tersebut menuai kritik keras di berbagai media sosial. Kembali ke persoalan, pernyataan tersebut tentu tidak akan muncul di spanduk-spanduk maupun baliho, pernyataan tersebut secara spontan keluar pada saat door stop wartawan. Bayangkan seseorang dengan gagasan liar tersebut, namun gagasannya tidak disampaikan pada alat peraga kampanye, pada akhirnya pilihan masyarakat akan bias memilih slogan dan wajah yang lebih familier di hadapan mereka.
Masyarakat pun tidak punya banyak pilihan, minimnya calon yang berani menyampaikan gagasan di dalam spanduk dan baliho mereka membuat sebagian besar masyarakat terbawa arus mengingat metode ini masih terbukti efektif untuk meraih suara secara masif. Utamanya kondisi ini menyasar lebih banyak kalangan terutama dari kelas menengah ke bawah yang lebih sulit mengakses informasi alternatif seperti internet. Kondisi ini juga secara tidak langsung memengaruhi pilihan para politisi untuk melanjutkan metode serupa.
Selain masyarakat, partai politik sebetulnya juga terdampak dari kondisi ini. Partai politik pada akhirnya tidak punya banyak pilihan karena banyak kader partai politik yang potensial justru tidak mempunyai kapasitas ekonomi untuk menyaingi bakal calon yang sudah ambil start lebih awal dengan memasang spanduk dan baliho di berbagai penjuru kota. Akhirnya ketimbang memanjukan kader potensial yang membutuhkan upaya lebih untuk meningkatkan elektablitias, partai politik justru lebih memilih memajukan bakal calon yang sudah tersedia yang bahkan terkadang bukan merupakan simpatisan apalagi kader.
Contoh nyata kondisi yang akan dirangkum di dalam tulisan ini adalah Pilkada Kota Palembang. Di ajang Pilkada Kota Palembang terdapat beberapa nama calon non-parpol yang sudah mempromosikan melalui sejumlah spanduk dan baliho, salah satunya Nandriani. Sosok perempuan yang mengusung “Ibu Kita menata Ibu Kota” memasang sejumlah besar spanduk dan baliho dengan slogan yang sama di berbagai sudut kota. Slogan tersebut dapat diakui cukup bagus namun tidak ada penjabaran yang terbuka mengenai seperti apa penataan kota yang diusung. Satu contoh lagi nama yang menghiasi Kota Palembang adalah Yudha Pratomo Mahyudin yang juga belum terlihat menawarkan gagasan. Tulisan ini tidak akan berbicara mengenai sosok Ratu Dewa karena hanya nama tersebut hanya lazim ditemui di spanduk-spanduk pemerintahan yang tentu tidak akan membawa gagasan.
Dari keseluruhan bakal calon, mmeskipun memiliki perbedaaan pola sosialisasi, mereka memiliki satu kesamaan, yakni minim wacana pembangunan yang nyata yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Lebih umum hanya berkutat pada slogan dan juga menjual nama besar beserta latar belakang. Pada akhirnya, masyarakat hanya dapat melihat sosok pribadi bakal calon dan tidak dapat mengkritisi agenda yang akan dibawa.
Situasi ini sangat memerlukan sebuah “Game Changer” dari para bakal calon itu sendiri. Tentu masih segar di ingatan bagaimana agenda diskusi dengan calon presiden Anies Baswedan melalui Desak Anies kemudian mendorong capres-cawapres lainnya untuk melakukan hal serupa. Maka diperlukan pasangan calon yang berani mengusung agenda-agenda serupa termasuk menyampaikan secara terbuka gagasan dan ide mereka kepada publik. Jangan sampai spanduk dan baliho hanya menjadi sampah visual lalu kemudian menjadi sampah nyata setelah selesai Pilkada.